Perdana Menteri Polandia Donald Tusk Ungkap Strategi Migrasi dengan Penangguhan Sementara Hak Suaka

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengungkap perombakan menyeluruh terhadap kebijakan perbatasan dan imigrasi nasional pada hari Sabtu di Warsawa, dengan mengumumkan bahwa pemerintahannya berniat memberlakukan penangguhan teritorial sementara atas hak mengajukan suaka. Berbicara di hadapan konvensi Koalisi Sipil (KO) yang berkuasa di bawah slogan 'Rebut Kembali Kendali, Pastikan Keamanan', Tusk menegaskan bahwa melindungi perbatasan timur Polandia—yang juga merupakan perbatasan eksternal Uni Eropa dan NATO—harus menjadi prioritas utama.

Sejak 2021, Polandia menuduh Belarus dan Rusia mendalangi kampanye tekanan hibrida dengan menerbangkan puluhan ribu migran dari Timur Tengah, Asia, dan Afrika ke Minsk lalu mendorong mereka menuju perbatasan Polandia yang dijaga ketat. Tusk berpendapat bahwa penyelundup internasional dan aparat keamanan Belarus secara sengaja mengarahkan migran untuk memanfaatkan klaim suaka saat melintas secara ilegal.

Menangkal Perang Hibrida di Sepanjang Perbatasan Timur dengan Belarus

Merujuk pada negara tetangga Finlandia—yang awal tahun ini mengesahkan undang-undang darurat yang mengizinkan penjaga perbatasan menolak permohonan suaka di perbatasannya dengan Rusia—Tusk mengatakan Polandia akan mengadopsi mekanisme hukum serupa. Dokumen strategi resmi dijadwalkan diajukan kepada Dewan Menteri Polandia pada hari Selasa untuk mendapatkan persetujuan kabinet.

Di luar penegakan keamanan perbatasan, strategi tersebut menetapkan aturan penyaringan visa yang lebih ketat menyusul penyelidikan penyimpangan visa di bawah pemerintahan Hukum dan Keadilan (PiS) sebelumnya, disertai kriteria lebih ketat untuk izin pelajar asing dan akses pasar tenaga kerja. Pada saat yang sama, rencana tersebut memperkenalkan insentif untuk mendorong diaspora Polandia di Eropa Barat dan Amerika Utara kembali ke tanah air.

“Negara harus merebut kembali 100 persen kendali atas siapa yang masuk dan keluar dari Polandia. Salah satu elemen strategi migrasi kami adalah penangguhan teritorial sementara atas hak suaka.” — Donald Tusk, Perdana Menteri Polandia

Mengupayakan Pengakuan Uni Eropa Menjelang KTT Brussel

Tusk, yang pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Eropa, berjanji akan mendesak para pemimpin Uni Eropa di Brussel untuk mengakui penangguhan suaka teritorial Polandia sebagai langkah pertahanan sah bagi perbatasan bersama blok tersebut. Ia juga menegaskan kembali bahwa Warsawa akan menolak menerapkan elemen Pakta Migrasi dan Suaka UE yang baru—seperti kuota relokasi wajib—yang bertentangan dengan keamanan Polandia.

Sementara organisasi kemanusiaan menyuarakan kekhawatiran bahwa penangguhan akses suaka dapat bertentangan dengan Konvensi Pengungsi Jenewa 1951 dan kewajiban piagam UE, analis politik dalam negeri mencatat bahwa sikap tegas Tusk bertujuan menetralkan isu migrasi menjelang pemilihan presiden Polandia tahun 2025 serta kepemimpinan bergilir Polandia di Dewan Uni Eropa pada Januari.

Sources

• Chancellery of the Prime Minister of Poland
• European Council