Ketua DPR AS Mike Johnson resmi mengajukan rancangan undang-undang pendanaan sementara tiga bulan pada hari Minggu untuk mencegah penghentian operasional pemerintah federal (shutdown) menjelang berakhirnya tahun anggaran pada 30 September.

Langkah ini merupakan perubahan strategi pimpinan Partai Republik setelah rancangan enam bulan sebelumnya gagal disahkan akibat penolakan dari Demokrat dan sejumlah legislator Republik terhadap klausul kewarganegaraan pemilih (SAVE Act).

Beralih ke Resolusi Bersih Guna Menghindari Kebuntuan

Dengan mencabut klausul tersebut, Johnson membuka ruang kompromi bersama Pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer demi memastikan pengesahan yang lancar di Kongres.

Ketentuan krusial dalam paket ini adalah alokasi dana tambahan darurat sebesar 231 juta dolar AS bagi Dinas Rahasia (Secret Service) pasca-dua upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump.

“Meskipun ini bukan solusi yang paling kami inginkan, ini adalah langkah paling bijaksana untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi.”

Dana Keamanan Darurat dan Dukungan Lintas Partai

RUU ini juga menyediakan alokasi untuk kelancaran masa transisi kepresidenan serta menyuntikkan dana bantuan bencana bagi FEMA. Meski ditentang faksi sayap kanan Republik, kompromi dinilai mutlak diperlukan.

Pemungutan suara di DPR dijadwalkan berlangsung pekan ini sebelum dikirim ke Senat dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Sources

Mike Johnson Kongres AS Government Shutdown Anggaran Federal DPR AS Secret Service