Mengakhiri reputasi lamanya sebagai platform komunikasi yang tertutup dari permintaan aparat, Telegram pada hari Senin resmi memperbarui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasinya guna memungkinkan pembagian alamat IP dan nomor ponsel kepada aparat penegak hukum berbekal surat perintah pengadilan.
CEO Telegram Pavel Durov mengumumkan kebijakan baru ini melalui saluran resminya, menegaskan komitmen untuk menjaga integritas komunitas yang kini melayani hampir satu miliar pengguna aktif di seluruh dunia dari penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan.
Pergeseran Bersejarah dari Anonimitas Mutlak Menuju Kepatuhan Hukum
Berdasarkan klausul 8.3 yang diperbarui, permintaan resmi dari lembaga kehakiman akan ditinjau secara hukum sebelum Telegram menyerahkan data log dan koneksi pengguna terduga pelanggar aturan.
Durov menambahkan bahwa tim kurator yang didukung sistem kecerdasan buatan telah menghapus ribuan tautan terlarang dan bot transaksi ilegal dari fitur pencarian Telegram.
“Kami tidak akan membiarkan oknum jahat merusak integritas platform kami bagi hampir satu miliar pengguna.”
Pembersihan Konten Menggunakan AI dan Dampak Industri
Kebijakan baru ini diumumkan sebulan setelah Durov diamankan kepolisian Prancis di Bandara Paris-Le Bourget atas tuduhan minimnya kerja sama dalam memberantas kejahatan siber.
Para pakar menilai bahwa penyesuaian ini menempatkan Telegram sejalan dengan standar kepatuhan regulasi internasional yang diterapkan penyedia layanan teknologi global lainnya.
Comments (0)
Log in to join the discussion.