Dalam pergeseran peta politik dramatis yang menumbangkan dinasti kekuasaan selama puluhan tahun, tokoh reformis anti-korupsi beraliran kiri Anura Kumara Dissanayake ditetapkan sebagai presiden eksekutif kesembilan Sri Lanka pada Minggu malam usai penghitungan suara preferensi bersejarah.

Pemimpin koalisi Kekuatan Rakyat Nasional (NPP) berusia 55 tahun itu berhasil meraup 5.740.179 suara (55,89%), berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum. Pemimpin oposisi Sajith Premadasa berada di urutan kedua dengan 4,53 juta suara, sementara presiden petahana Ranil Wickremesinghe tersingkir di babak pertama dengan 17,27% suara.

Penghitungan Preferensi Perdana Tumbangkan Hegemoni Dinasti

Pemilu ini menjadi peristiwa perdana diaktifkannya mekanisme pemungutan suara preferensi berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden 1981, setelah tidak ada kandidat yang menembus batas 50% di putaran awal (Dissanayake meraih 42,31% dan Premadasa 32,76%).

Pesta demokrasi ini adalah pemilu nasional pertama sejak kebangkrutan ekonomi tahun 2022 yang memicu gerakan massa 'Aragalaya' dan melengserkan mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Dissanayake, yang hanya meraup 3% suara pada 2019, sukses merangkul kemarahan publik atas korupsi elit politik.

“Mimpi ini hanya dapat diwujudkan melalui upaya bersama yang menyatukan warga Sinhala, Tamil, Muslim, dan seluruh rakyat Sri Lanka. Kelahiran kembali dimulai hari ini.”

Pemulihan Ekonomi, Negosiasi Dana IMF, dan Transisi Pemerintahan

Kendati Presiden Wickremesinghe berhasil mengendalikan hiperinflasi lewat pinjaman 2,9 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF), kebijakan penghematan anggaran dan lonjakan pajak telah menjerumuskan jutaan warga ke jurang kemiskinan. Dissanayake berjanji melonggarkan syarat IMF tersebut demi kesejahteraan rakyat.

Proses transisi berlangsung secara damai dan dihormati oleh lawan-lawan politiknya. Dissanayake dijadwalkan dilantik di Colombo pada Senin pagi sebelum membubarkan parlemen untuk menggelar pemilu legislatif dipercepat.

Sources