Kampanye politik di seluruh Jammu dan Kashmir mencapai puncaknya pada hari Minggu ketika partai-partai nasional dan regional memobilisasi dukungan di 40 daerah pemilihan menjelang fase ketiga dan terakhir pemilihan Majelis Legislatif yang bersejarah. Mencakup tujuh distrik—Jammu, Udhampur, Kathua, dan Samba di divisi Jammu, serta Baramulla, Bandipora, dan Kupwara di Kashmir utara—putaran penutup ini merupakan tahap terbesar dari pemilihan legislatif pertama di wilayah tersebut dalam satu dekade.

Menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum India (ECI) dan Kantor Kepala Pejabat Pemilu Jammu dan Kashmir, lebih dari 3,91 juta warga terdaftar untuk memberikan suara pada fase terakhir ini, di mana 415 kandidat bersaing memperebutkan kursi di pusat komersial perkotaan, dataran pertanian, hingga sektor perbatasan dataran tinggi. Menyusul tingkat partisipasi sebesar 61,38 persen pada fase pertama dan 57,31 persen pada fase kedua, otoritas pemilu telah menyiapkan 5.060 tempat pemungutan suara (TPS).

Persaingan Ketat di Dataran Jammu dan Kashmir Utara

Komposisi Majelis Legislatif yang beranggotakan 90 kursi memberikan bobot besar pada 40 kursi yang diperebutkan di fase ketiga. Dua puluh empat daerah pemilihan berada di dataran padat penduduk Jammu, Udhampur, Kathua, dan Samba, sementara 16 lainnya tersebar di distrik lembah Kashmir utara yaitu Baramulla, Kupwara, dan Bandipora. Selama akhir pekan, rapat umum dan dialog warga berfokus pada lapangan kerja pemuda, investasi hortikultura dan industri, pemulihan status negara bagian penuh, serta keringanan tarif listrik.

Di distrik perbatasan Baramulla dan Kupwara, peningkatan konektivitas jalan pegunungan serta stabilitas gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol (LoC) telah mengubah dinamika kampanye. Para kandidat mendatangi desa-desa pegunungan terpencil di Gurez, Karnah, dan Uri untuk berdialog dengan pemilih muda pemula, komunitas Pahari dan Gujjar-Bakarwal, serta petani apel.

“Partisipasi antusias para pemilih di kedua divisi Jammu dan Kashmir menunjukkan keyakinan teguh terhadap demokrasi konstitusional dan tata kelola akar rumput.”

Keamanan Berlapis dan Infrastruktur Pemungutan Suara Inklusif

Untuk menjamin pemungutan suara yang damai dan transparan menjelang masa tenang 48 jam, pemerintah sipil dan kepolisian telah menerapkan jaringan keamanan berlapis yang melibatkan Pasukan Polisi Bersenjata Pusat (CAPF) dan Kepolisian Jammu dan Kashmir. Setiap TPS dilengkapi teknologi siaran web langsung, air minum, perlengkapan P3K, serta jalur landai dan relawan pendamping bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum juga mendirikan TPS tematik percontohan—termasuk TPS merah muda yang seluruhnya dikelola petugas perempuan, TPS pemuda, dan TPS ramah lingkungan—serta TPS khusus di Jammu, Udhampur, dan Delhi bagi pemilih migran Kashmir. Dengan penghitungan suara untuk seluruh 90 kursi yang dijadwalkan pada awal Oktober, hasil fase terakhir ini akan menentukan pemerintahan legislatif terpilih pertama di Jammu dan Kashmir sejak 2014.

Sources