Tempat-tempat pemungutan suara dibuka di seluruh Austria pada Minggu pagi saat lebih dari 6,3 juta warga negara yang memiliki hak pilih memberikan suara mereka dalam pemilihan parlemen Dewan Nasional (Nationalratswahl) yang sangat menentukan, yang diperkirakan akan mengubah peta politik republik Alpen tersebut dan memicu negosiasi koalisi pelik selama berminggu-minggu di Wina.

Seluruh 183 kursi di majelis rendah Parlemen Austria diperebutkan dalam pemilu ini. Selama lima tahun terakhir, Austria diperintah oleh koalisi antara Partai Rakyat Austria (ÖVP) yang konservatif pimpinan Kanselir Karl Nehammer dan Partai Hijau pimpinan Wakil Kanselir Werner Kogler—sebuah aliansi yang terbentuk pada awal 2020 dan harus menangani pandemi COVID-19, guncangan pasokan energi akibat perang Ukraina, serta banjir besar pada pertengahan September di Austria Hilir.

Persaingan Tiga Poros Menuju Kursi Kanselir dan Tekanan Ekonomi

Jajak pendapat menjelang pemungutan suara menunjukkan persaingan sangat ketat di posisi puncak antara ÖVP yang berkuasa dan Partai Kebebasan Austria (FPÖ) berhaluan populis sayap kanan yang dipimpin mantan Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl. Berkampanye dengan isu pengendalian perbatasan yang ketat, skeptisisme terhadap sanksi Uni Eropa, dan keringanan biaya hidup, FPÖ berambisi meraih peringkat pertama dalam pemilu parlemen nasional untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, sementara Partai Sosial Demokrat (SPÖ) pimpinan Andreas Babler mengusung pajak kekayaan, pembatasan sewa hunian, dan investasi layanan kesehatan publik.

Partai-partai yang lebih kecil—termasuk partai liberal pro-bisnis NEOS pimpinan Beate Meinl-Reisinger, Partai Hijau, Partai Komunis Austria (KPÖ), dan Partai Bir—juga bersaing untuk melampaui ambang batas parlemen nasional sebesar 4 persen agar dapat menjadi penentu koalisi.

“Setiap suara yang diberikan memperkuat demokrasi konstitusional kita saat warga negara menentukan arah legislatif bagi daya saing ekonomi, kohesi sosial, dan kepemimpinan Eropa bagi Austria.”

Hitungan Koalisi dan Peran Konstitusional Presiden Van der Bellen

Bahkan jika FPÖ keluar sebagai fraksi tunggal terbesar setelah hasil sementara dan rekor surat suara pos dihitung oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri pada Minggu malam, jalan menuju kursi kanselir tetap terjal. Kanselir Nehammer telah berulang kali menolak membentuk pemerintahan koalisi dengan Kickl secara pribadi, sementara SPÖ, Partai Hijau, dan NEOS secara tegas menolak kemitraan apa pun dengan FPÖ.

Di bawah konstitusi Austria, Presiden Federal Alexander Van der Bellen memegang kewenangan luas dalam memberikan mandat kepada pemimpin partai untuk membentuk mayoritas parlemen yang stabil. Para analis mencatat bahwa jika kubu konservatif Nehammer dan Sosial Demokrat pimpinan Babler menjajaki koalisi, mereka kemungkinan akan mengajak NEOS atau Partai Hijau sebagai mitra ketiga guna mengamankan minimal 92 kursi di Dewan Nasional.

Sources

Pemilu Austria Karl Nehammer Herbert Kickl Dewan Nasional Wina Politik Eropa Alexander Van der Bellen