Mahkamah Agung Brasil Cabut Pemblokiran Nasional Platform Media Sosial X

Hakim Mahkamah Agung Federal Brasil, Alexandre de Moraes, pada hari Selasa secara resmi menerbitkan putusan yang mengizinkan pemulihan segera layanan platform media sosial X di seluruh wilayah nasional Brasil. Keputusan bersejarah ini mengakhiri perselisihan hukum sengit selama berbulan-bulan antara lembaga peradilan Brasil dan pemilik X, miliarder Elon Musk, yang sempat menyebabkan pemadaman total aplikasi tersebut sejak akhir Agustus.

Persetujuan pemulihan diterbitkan setelah Kejaksaan Agung Brasil mengonfirmasi bahwa platform X telah menuntaskan seluruh kewajiban hukum yang disyaratkan oleh pengadilan. Syarat utama tersebut mencakup pelunasan penuh denda akumulatif senilai 28,6 juta reais Brasil (sekitar 5,2 juta dolar AS) yang telah ditransfer ke rekening resmi kas negara pada Caixa Econômica Federal.

Kepatuhan terhadap putusan peradilan dan pelunasan total sanksi denda

Selain penyelesaian denda finansial, pihak X mematuhi regulasi perundang-undangan nasional dengan menunjuk pengacara Rachel de Oliveira Conceição sebagai kuasa hukum resminya di Brasil. Sebelumnya, Musk sempat membubarkan kantor lokal dan memecat staf di Brasil sebagai bentuk protes atas perintah pemblokiran akun-akun yang dituduh menyebarkan disinformasi antidemokrasi.

Lebih lanjut, tim teknis platform X mengeksekusi pemblokiran atas sejumlah akun yang tengah diselidiki secara pidana atas dugaan upaya merongrong institusi demokrasi dan menyerang integritas pemilu di Brasil, menandai perubahan sikap total dari penolakan keras yang sebelumnya diperlihatkan Musk.

“Dimulainya kembali aktivitas X di wilayah nasional diizinkan setelah terverifikasinya penyelesaian seluruh sanksi peradilan dan kepatuhan penuh terhadap undang-undang Brasil.” — Alexandre de Moraes, Hakim Mahkamah Agung Federal Brasil

Instruksi normalisasi jaringan dan penegakan kedaulatan hukum digital

Menyusul terbitnya putusan Hakim Moraes, Badan Regulasi Telekomunikasi Nasional (Anatel) langsung menginstruksikan lebih dari dua puluh ribu penyedia jasa internet dan operator seluler di Brasil untuk mencabut pemblokiran DNS dan IP dalam tempo dua puluh empat jam guna memulihkan akses puluhan juta warga.

Pakar hukum internasional menilai resolusi ini sebagai preseden penting yang menegaskan supremasi kedaulatan yudisial nasional di atas dominasi korporasi teknologi global. Berbagai kalangan masyarakat sipil menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi domestik merupakan prasyarat mutlak bagi operasional bisnis digital apa pun.

Sources

• Supremo Tribunal Federal do Brasil
• Agência Nacional de Telecomunicações