Amerika Serikat, Prancis, dan koalisi sepuluh negara mitra internasional pada 24 September 2026 secara resmi mengajukan proposal darurat yang menyerukan gencatan senjata sementara selama 21 hari di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Dirumuskan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York, inisiatif ini dirancang untuk segera menghentikan gelombang serangan udara mematikan dan mencegah invasi darat pasukan Israel ke Lebanon selatan.

Proposal bersama ini ditandatangani oleh AS, Prancis, Uni Eropa, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dokumen tersebut mendesak pemerintah Israel dan Lebanon untuk segera menyetujui penghentian permusuhan selama tiga pekan di sepanjang Blue Line yang diawasi PBB.

Diplomasi Multilateral Darurat di Sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79

Eskalasi militer melonjak drastis dalam beberapa hari terakhir akibat gempuran udara Israel di Lebanon selatan, Lembah Bekaa, dan pinggiran Beirut yang menewaskan lebih dari 600 orang dan memaksa lebih dari 100.000 warga mengungsi. Sebagai balasan, Hizbullah menembakkan rentetan rudal dan roket ke wilayah Haifa dan Tel Aviv.

Para mediator berencana memanfaatkan masa jeda 21 hari tersebut untuk menegosiasikan penyelesaian diplomatik permanen yang berpijak pada implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Resolusi tersebut mewajibkan penarikan milisi Hizbullah ke utara Sungai Litani dan menempatkan tentara Lebanon serta pasukan penjaga perdamaian UNIFIL sebagai satu-satunya kekuatan bersenjata di wilayah selatan.

“Situasi antara Lebanon dan Israel sejak 8 Oktober sudah tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan risiko eskalasi regional yang tak dapat diterima. Kami menyerukan gencatan senjata 21 hari segera guna memberi ruang bagi keberhasilan diplomasi.”

Menghidupkan Kembali Resolusi 1701 dan Mencegah Perang Regional

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron merilis pernyataan terkoordinasi yang menegaskan bahwa tim keamanan nasional mereka telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati.

Kalangan pengamat internasional menilai proposal ini merupakan upaya terpadu paling krusial untuk mencegah perang habis-habisan yang dapat menyeret kekuatan kawasan ke dalam pusaran konflik berskala besar.

Sources