Pemerintah Peru pada hari Selasa resmi mengumumkan penetapan status darurat selama 60 hari di 12 distrik metropolitan Lima dan provinsi konstitusional Callao. Langkah drastis ini diambil guna menumpas lonjakan aksi pemerasan bersenjata dan pembunuhan bayaran yang telah melumpuhkan layanan transportasi umum di ibu kota. Di bawah dekret darurat ini, sejumlah hak konstitusional terkait kebebasan bergerak dan privasi tempat tinggal dibatasi sementara.

Langkah keamanan ketat ini menyusul aksi kekerasan brutal selama berminggu-minggu yang menyasar para pengusaha dan sopir angkutan kota. Kelompok kejahatan terorganisasi meminta uang setoran harian berkisar antara 10 hingga 50 sol per bus. Mereka yang menolak membayar dihadapi dengan serangan berdarah; tiga pengemudi bus tewas ditembak mati di siang bolong dan sejumlah penumpang luka-luka.

Teror Bersenjata Lumpuhkan Jaringan Angkutan Ibu Kota

Sebagai bentuk protes terhadap minimnya perlindungan aparat, ribuan pengemudi bus menggelar aksi mogok kerja massal pada Senin dan Selasa. Akibatnya, jalur transit di bagian utara dan timur Lima lumpuh total. Antrean panjang mengular di terminal-terminal bus, menelantarkan ratusan ribu warga serta memaksa sekolah dan kampus menggelar kelas daring.

Perdana Menteri Gustavo Adrianzén mengumumkan bahwa angkatan bersenjata segera diterjunkan mendampingi Kepolisian Nasional Peru untuk menjaga pangkalan bus, mengamankan halte, dan mengawal konvoi bus penumpang di rute-rute arteri utama seperti Panamericana Norte.

“Kami tidak akan membiarkan kelompok kriminal menyandera para pekerja transportasi dan warga kami. Angkatan bersenjata dan kepolisian akan disiagakan di seluruh koridor transit untuk memulihkan keamanan dan membasmi sindikat ini.”

Pengerahan Pasukan Militer dan RUU Terorisme Perkotaan

Menteri Dalam Negeri Juan José Santiváñez memaparkan pembentukan satuan tugas antikejahatan khusus di jajaran reserse kriminal (DIRINCRI) yang dilengkapi saluran pengaduan darurat 24 jam serta peralatan pengacak sinyal telekomunikasi gelap di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemerintahan Presiden Dina Boluarte juga mengajukan rancangan undang-undang darurat ke Kongres untuk mengkategorikan aksi pemerasan bersenjata dan pembunuhan bayaran sebagai kejahatan 'terorisme perkotaan' dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kalangan masyarakat sipil menegaskan pemberantasan korupsi di lembaga peradilan mutlak diperlukan.

Sources

Peru Lima Status Darurat Transportasi Umum Pemerasan Gustavo Adrianzén Amerika Latin