Pelabuhan Pesisir Timur dan Teluk AS Lumpuh Akibat Mogok Kerja Bersejarah Buruh ILA

Pada tengah malam hari Selasa, lebih dari 45.000 buruh pelabuhan yang tergabung dalam International Longshoremen's Association (ILA) secara resmi melancarkan aksi mogok kerja serentak di 36 pelabuhan laut utama dari Maine hingga Texas. Aksi industri berskala besar ini dimulai tepat setelah kontrak kerja induk enam tahun dengan United States Maritime Alliance (USMX) berakhir tanpa kesepakatan.

Pemogokan ini menandai aksi serentak pertama ILA di seluruh pesisir timur sejak 1977, yang secara efektif melumpuhkan pintu gerbang komersial utama termasuk Pelabuhan New York dan New Jersey, Savannah, Houston, Norfolk, Charleston, dan Miami. Pelabuhan-pelabuhan ini menangani sekitar separuh dari seluruh arus peti kemas laut Amerika Serikat.

Kebuntuan Terkait Kenaikan Upah dan Otomatisasi Terminal

Perundingan antara kedua belah pihak terhenti karena dua isu krusial: kenaikan upah signifikan untuk mengimbangi lonjakan inflasi dan larangan mutlak terhadap otomatisasi terminal peti kemas. Serikat pekerja menuntut kompensasi yang sebanding dengan rekor keuntungan perusahaan pelayaran selama beberapa tahun terakhir.

Meskipun USMX mengajukan proposal upah yang direvisi beberapa jam menjelang tenggat waktu, pimpinan serikat pekerja menolaknya karena dinilai tidak memadai dengan tuntutan biaya hidup. Tepat pada tengah malam, barisan demonstran didirikan di gerbang terminal, menghentikan pengoperasian derek dan distribusi peti kemas.

“We are prepared to fight as long as necessary, to hold out as long as it takes to get the wages and protections against automation our members deserve.” — Harold Daggett, Presiden Internasional International Longshoremen's Association

Gangguan Rantai Pasok dan Dampak Kerugian Ekonomi Harian

Analis keuangan dan asosiasi perdagangan memperingatkan bahwa pemogokan berkepanjangan dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 miliar dolar AS per hari. Komoditas penting seperti suku cadang otomotif, produk pertanian segar, dan stok ritel akhir tahun terancam tertunda, sementara puluhan kapal kontainer terpaksa membuang jangkar di lepas pantai.

Kalangan dunia usaha mendesak Presiden Joe Biden untuk memberlakukan Undang-Undang Taft-Hartley guna memerintahkan masa pendinginan wajib selama 80 hari. Namun, pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat melakukan intervensi langsung dan meminta kedua pihak segera menuntaskan negosiasi secara mandiri.

Sources

• United States Maritime Alliance
• International Longshoremen's Association