Perundingan tingkat tinggi utama pada sesi ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA 79) mencapai titik krusial di Markas Besar PBB di New York, ketika para kepala negara, perdana menteri, dan menteri luar negeri menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap tatanan internasional. Sepanjang sesi diplomatik maraton tersebut, muncul konsensus kuat bahwa institusi multilateral abad ke-20 membutuhkan modernisasi struktural segera.

Membuka KTT setelah pengesahan Pakta untuk Masa Depan (Pact for the Future), Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan para pemimpin dunia bahwa polarisasi geopolitik, eskalasi militer yang tak terkendali, dan melebarnya ketimpangan ekonomi telah mendorong kerja sama internasional ke titik kritis. Ia mendesak negara-negara anggota untuk memperbarui komitmen terhadap Piagam PBB.

Mendorong Perluasan Dewan Keamanan dan Keadilan Institusional

Pilar utama perdebatan minggu ini berpusat pada perombakan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Para pemimpin dari Global South—dipimpin oleh Uni Afrika, Brasil, India, dan Indonesia—berargumen bahwa struktur dewan yang membeku sejak era pasca-1945 gagal mencerminkan realitas geopolitik kontemporer dan sering lumpuh akibat hak veto.

Bahkan anggota tetap dewan, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, menyuarakan dukungan bagi pembentukan kursi tetap untuk negara-negara Afrika serta peningkatan representasi bagi Amerika Latin dan Indo-Pasifik. Kelompok kerja diplomatik dijadwalkan memulai negosiasi antarpemerintah berbasis teks selama sesi berjalan ini.

“Kita tidak dapat menyelesaikan krisis abad ke-21 dengan institusi abad ke-20. Multilateralisme harus direformasi agar menjadi lebih inklusif, terhubung, dan jauh lebih efektif dalam mewujudkan perdamaian serta keadilan.”

Mereformasi Keuangan Global dan Menghadapi Konflik Regional

Di luar tata kelola keamanan, para pemimpin negara berkembang menuntut reformasi mendasar pada arsitektur keuangan internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia. Para pembicara menyoroti bahwa tingginya biaya pinjaman kedaulatan dan beban pembayaran utang telah menguras modal yang dibutuhkan negara berkembang untuk kesehatan, pendidikan, dan adaptasi iklim.

Meskipun perbedaan pendapat yang tajam tetap terjadi terkait perang di Ukraina, Gaza, Lebanon, dan Sudan, Presiden Majelis Umum Philemon Yang menekankan bahwa PBB tetap menjadi wadah dialog kemanusiaan yang tak tergantikan. Kini fokus beralih pada implementasi nyata dari komitmen tersebut.

Sources

PBB UNGA 79 Multilateralisme Dewan Keamanan PBB Diplomasi Global António Guterres