Dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot, bekerja sama dengan Presiden Emmanuel Macron dan pemerintah Amerika Serikat, secara resmi mempresentasikan proposal gencatan senjata sementara selama 21 hari di perbatasan Israel-Lebanon guna meredam ancaman perang terbuka di Timur Tengah.
Inisiatif ini dirumuskan lewat negosiasi intensif di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang melibatkan perwakilan Prancis, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, serta mitra regional terkemuka seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab di tengah memuncaknya saling serang roket dan serangan udara.
Upaya Diplomasi Darurat Meredam Eskalasi Sepanjang Garis Biru
Menlu Barrot menekankan di hadapan anggota Dewan Keamanan bahwa jeda pertempuran selama tiga pekan sangat krusial guna memberikan ruang bagi diplomasi, memastikan warga sipil yang mengungsi di kedua sisi perbatasan dapat pulang dengan selamat, serta memfasilitasi pembicaraan implementasi Resolusi DK PBB 1701.
Resolusi 1701 yang disahkan pada 2006 menetapkan bahwa wilayah Lebanon selatan antara Sungai Litani dan Garis Biru harus steril dari milisi bersenjata selain Angkatan Bersenjata Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.
“Solusi diplomatik sangat mungkin dicapai. Perang bukanlah hal yang tak terelakkan. Kami telah bekerja tanpa henti dengan mitra Amerika untuk mewujudkan jeda kemanusiaan ini.”
Pemberlakuan Kembali Resolusi 1701 dan Penggalangan Dukungan Global
Proposal damai ini segera didukung oleh Uni Eropa, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang mendesak Israel dan Hizbullah menerima tawaran jeda pertempuran tersebut.
Barrot mengumumkan akan segera bertolak dari New York menuju Beirut untuk bertemu dengan para pejabat Lebanon, menegaskan kembali komitmen historis Prancis terhadap kedaulatan dan keutuhan Lebanon.
Comments (0)
Log in to join the discussion.