Pemerintah Inggris Ajukan RUU Hak Kerja Bersejarah untuk Larang Kontrak Nol Jam

Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner secara resmi mengajukan RUU Hak Ketenagakerjaan bersejarah ke Parlemen Inggris pada hari Kamis, memenuhi janji utama pemerintahan Partai Buruh dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

Disebut sebagai perombakan hukum perburuhan terbesar di Inggris dalam satu generasi, rancangan undang-undang tersebut memuat 28 langkah reformasi untuk memperkuat kepastian kerja dan kesejahteraan jutaan buruh.

Mengakhiri Kontrak Nol Jam Eksploitatif dan Praktik Pecat-Rekrut

Poin utama legislasi ini adalah pelarangan kontrak nol jam yang eksploitatif, memberikan hak hukum kepada pekerja untuk memperoleh kontrak jam kerja pasti berdasarkan rata-rata jam kerja selama periode 12 minggu.

RUU ini juga menindak tegas praktik 'pecat dan rekrut kembali' dengan upah lebih rendah, menjadikannya pemutusan hubungan kerja tidak sah secara otomatis kecuali perusahaan benar-benar terancam bangkrut.

“This landmark legislation delivers the biggest upgrade to workers' rights in a generation, turning the page on low-pay, insecure work while supporting productive businesses.” — Angela Rayner, Deputy Prime Minister of the United Kingdom

Perlindungan Hari Pertama Kerja dan Pembentukan Badan Pengawas

Melalui aturan baru tersebut, karyawan langsung mendapatkan hak cuti orang tua, cuti duka, serta perlindungan dari pemecatan sepihak sejak hari pertama bekerja, sekaligus menghapus masa tunggu tiga hari untuk upah sakit.

Guna memastikan penegakan hukum yang tegas, pemerintah membentuk Badan Kerja Adil terpadu, sementara sebagian besar aturan dijadwalkan berlaku efektif pada tahun 2026 setelah konsultasi bersama serikat pekerja dan pelaku usaha.

Sources

• UK Department for Business and Trade
• UK Parliament