Dalam momen transisi politik bersejarah di Sri Lanka, Presiden Anura Kumara Dissanayake secara resmi melantik akademisi dan aktivis hak asasi Dr. Harini Amarasuriya sebagai Perdana Menteri ke-16 pada 24 September 2026. Penunjukan ini menandai pertama kalinya dalam dua puluh empat tahun seorang perempuan memimpin pemerintahan di Kolombo, menyusul kemenangan koalisi National People's Power (NPP) dalam pemilihan presiden.

Upacara pelantikan berlangsung khidmat di Sekretariat Presiden di Kolombo dengan penekanan pada efisiensi anggaran negara. Amarasuriya menjadi perempuan ketiga sepanjang sejarah Sri Lanka yang mengemban jabatan perdana menteri, menyusul jejak Sirimavo Bandaranaike—perdana menteri perempuan pertama di dunia pada tahun 1960 yang terakhir menjabat pada 2000—dan putrinya Chandrika Kumaratunga. Kabinet transisi ramping dibentuk guna mengawal roda birokrasi.

Pelantikan Bersejarah dan Kebangkitan Kalangan Akademisi ke Pucuk Kuasa

Berlatar belakang sosiolog dan aktivis pendidikan, Dr. Amarasuriya membawa warna baru yang berbeda dari dinasti politik elite lama Sri Lanka. Sebelum terpilih ke parlemen lewat daftar nasional NPP pada 2020, ia merupakan dosen senior di Departemen Studi Sosial Open University of Sri Lanka. Meraih gelar doktor antropologi sosial dari University of Edinburgh, ia telah puluhan tahun mengkaji marjinalisasi pemuda, ketimpangan gender, dan kebijakan jaminan sosial.

Tak berselang lama setelah pelantikan, Presiden Dissanayake menerbitkan lembaran negara luar biasa yang membubarkan parlemen berkekuatan 225 kursi dan menetapkan pemilihan umum dipercepat pada 14 November 2026. Langkah ini dipandang mendesak karena koalisi NPP hanya menguasai tiga kursi di parlemen lama, sementara mandat pemerintahan baru memerlukan dukungan legislatif kuat untuk mengesahkan agenda antikorupsi dan reformasi hukum.

“Pemerintahan kami memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan perekonomian, mengembalikan transparansi, dan membangun model tata kelola inklusif yang mencerminkan aspirasi demokratis seluruh rakyat Sri Lanka.”

Pembubaran Parlemen, Pemilu 14 November, dan Tantangan Pemulihan Ekonomi

Kabinet sementara dihadapkan pada agenda mendesak stabilisasi makroekonomi pasca-gagal bayar utang luar negeri tahun 2022. Tim pimpinan Amarasuriya harus berkoordinasi secara cermat dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait fasilitas pinjaman 2,9 miliar dolar AS, guna merenegosiasi target pengetatan fiskal agar meringankan beban biaya hidup masyarakat miskin tanpa menggagalkan restrukturisasi utang obligasi global.

Penunjukan Amarasuriya disambut hangat oleh komunitas akademisi, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil. Di tingkat kawasan, ucapan selamat datang dari India dan negara-negara tetangga Asia Selatan yang memuji transisi kekuasaan yang damai dan konstitusional. Menjelang pemilu November, sosok Amarasuriya menjadi simbol kredibilitas teknokratis koalisi reformis.

Sources