Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menyerukan de-eskalasi regional segera, kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, dan tindakan multilateral yang tegas saat menyampaikan pidato resmi Kerajaan pada Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 (UNGA 79) di New York pada hari Sabtu. Berbicara atas nama Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud serta Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman, Pangeran Faisal memperingatkan bahwa Timur Tengah berada di persimpangan berbahaya seiring meningkatnya operasi militer di Lebanon dan Gaza.
Di hadapan para pemimpin dunia di markas besar PBB, diplomat tertinggi Saudi tersebut menekankan bahwa absennya akuntabilitas internasional telah membuat konflik di Gaza meluas lintas batas, mengancam kedaulatan dan stabilitas Lebanon, serta berisiko memicu perang kawasan yang lebih luas. Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri, menerapkan gencatan senjata segera dan permanen, serta menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan bagi warga sipil.
Meluncurkan Aliansi Global untuk Solusi Dua Negara
Inti dari pidato Pangeran Faisal adalah peluncuran 'Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara' (Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution), sebuah inisiatif diplomatik besar yang dipelopori di sela-sela UNGA 79 oleh Komite Tingkat Menteri Arab-Islam bekerja sama dengan Norwegia dan Uni Eropa. Koalisi ini menetapkan langkah-langkah praktis dan terikat waktu untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pangeran Faisal menyambut baik bertambahnya jumlah negara anggota PBB yang secara resmi mengakui Negara Palestina selama setahun terakhir dan mendorong negara-negara lain untuk segera mengambil langkah serupa, seraya menegaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina adalah syarat mutlak bagi keamanan dan integrasi ekonomi di Timur Tengah.
“Keamanan dan kemakmuran regional tidak dapat dicapai melalui eskalasi militer; keduanya membutuhkan penghentian permusuhan segera serta jalur yang kredibel dan tidak dapat diubah menuju berdirinya negara Palestina.”
Stabilitas Sudan, Laut Merah, dan Reformasi Multilateral
Selain kawasan Levant, Menteri Luar Negeri memaparkan keterlibatan diplomatik Riyadh dalam memfasilitasi perundingan gencatan senjata dan koridor kemanusiaan di Sudan melalui platform Jeddah, mendukung upaya perdamaian yang dipimpin PBB di Yaman, serta menjaga keamanan pelayaran di Laut Merah.
Menutup pidatonya, Pangeran Faisal menyoroti kontribusi Arab Saudi terhadap pembangunan berkelanjutan global, transisi energi bersih, dan bantuan kemanusiaan melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief), sekaligus menyerukan reformasi menyeluruh pada institusi PBB.
Comments (0)
Log in to join the discussion.