Dalam pidato perdananya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York pada 24 September 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjukkan sikap diplomatik yang moderat dan terukur. Pemimpin reformis tersebut menegaskan bahwa Republik Islam Iran siap membuka kembali dialog konstruktif dengan negara-negara besar dunia demi memulihkan Kesepakatan Nuklir 2015 (JCPOA), asalkan sanksi ekonomi sepihak dicabut.

Tampil untuk pertama kalinya di panggung internasional sejak memenangi pemilu presiden musim panas lalu, mantan dokter bedah jantung ini berupaya menampilkan wajah diplomasi yang berbeda dibanding pendahulunya. Pezeshkian menekankan pentingnya normalisasi ekonomi global dan stabilitas kawasan.

Pendekatan Pragmatis Menuju Barat dan Kesiapan Dialog Nuklir

Berbicara kepada negara-negara penandatangan kesepakatan nuklir, Pezeshkian menegaskan kembali bahwa Iran tidak pernah dan tidak akan pernah berniat memproduksi senjata nuklir, berlandaskan fatwa keagamaan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Namun, ia mengingatkan bahwa diplomasi membutuhkan itikad baik berupa penghapusan sanksi ekonomi yang membebani rakyat Iran.

Di tengah seruan damai tersebut, Pezeshkian tetap melontarkan kritik keras terhadap eskalasi operasi militer Israel di Timur Tengah, menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja memperluas perang ke Lebanon dan Gaza guna menjebak kawasan dalam kehancuran.

“Kami menghendaki perdamaian dan keamanan bagi semua pihak, bukan peperangan. Kami siap berdialog dengan negara peserta JCPOA jika mereka menjalankan kewajibannya dengan itikad baik serta menghentikan sanksi ekonomi yang tidak manusiawi.”

Kecaman terhadap Agresi Kawasan dan Gagasan Keamanan Teluk

Terkait kawasan Teluk Persia, Pezeshkian mendorong terwujudnya arsitektur keamanan kolektif yang dikelola oleh negara-negara kawasan itu sendiri seperti Arab Saudi, Irak, dan tetangga regional lainnya tanpa kehadiran armada militer asing.

Para diplomat Barat merespons positif nada konstruktif Pezeshkian, seraya menunggu realisasi langkah konkret dalam kerja sama pengawasan bersama Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Sources