Parlemen Prancis Buka Debat Anggaran Ketat 2025 Usulan Perdana Menteri Michel Barnier

Perdana Menteri Prancis Michel Barnier menyampaikan pidato kebijakan umum yang tegas di hadapan Majelis Nasional di Paris, resmi memulai perdebatan parlemen mengenai rancangan anggaran negara tahun 2025 yang sarat penghematan. Di bawah pengawasan ketat Uni Eropa dan pasar obligasi internasional, Barnier mengajukan paket konsolidasi fiskal senilai 60 miliar euro ($66 miliar).

Defisit anggaran Prancis diproyeksikan menembus angka 6 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2024, jauh melampaui batas aman Uni Eropa sebesar 3 persen. Pemerintah menargetkan penurunan defisit menjadi 5 persen pada akhir tahun 2025 melalui perpaduan pemotongan belanja negara senilai 40 miliar euro dan penerimaan pajak baru sebesar 20 miliar euro.

Penghematan Enam Puluh Miliar Euro Demi Tekan Defisit

Dari sektor penerimaan negara, pemerintah mengusulkan penarikan pungutan pajak luar biasa dan sementara bagi korporasi multinasional besar berpendapatan di atas 1 miliar euro, disertai kontribusi pajak tambahan bagi kalangan warga negara terkaya.

Sementara itu di sektor belanja, efisiensi ketat akan diberlakukan di hampir semua kementerian melalui penghentian rekrutmen pegawai baru, penundaan proyek infrastruktur yang belum mendesak, serta penundaan penyesuaian dana pensiun selama enam bulan.

“The colossus of our national debt is a sword of Damocles hanging over France. Restoring fiscal sovereignty is our supreme collective responsibility.” — Michel Barnier, Prime Minister of France

Manuver Politik Rumit di Tengah Ancaman Mosi Tidak Percaya

Mendorong pengesahan anggaran ini di parlemen yang terfragmentasi menjadi ujian terberat bagi koalisi pemerintahan Barnier. Aliansi sayap kiri telah mengancam mengajukan mosi tidak percaya, menjadikan dukungan partai sayap kanan Marine Le Pen sebagai penentu stabilitas pemerintah.

Perdebatan sengit di parlemen dalam beberapa pekan ke depan tidak hanya menentukan masa depan pemerintahan Barnier tetapi juga kredibilitas perekonomian Prancis di kawasan zona euro.

Sources

• Gouvernement de la République Française
• Assemblée Nationale