Perdana Menteri Prancis Michel Barnier bersama Menteri Ekonomi dan Keuangan Antoine Armand sedang mematangkan draf anggaran belanja negara tahun 2025 yang sarat penghematan. Menghadapi defisit anggaran yang membengkak dan mengancam kredibilitas finansial Prancis di zona euro, pemerintah Matignon merancang paket kebijakan fiskal ketat yang memadukan pemotongan belanja secara signifikan dengan pajak tambahan terukur.

Rancangan undang-undang keuangan yang dijadwalkan diajukan ke Majelis Nasional pada awal Oktober ini menargetkan penghematan belanja sekitar 40 miliar euro di berbagai kementerian, badan negara, dan anggaran jaminan kesehatan. Tanpa langkah pemangkasan yang tegas, defisit anggaran Prancis diproyeksikan melonjak melampaui 6 persen dari PDB pada tahun 2024.

Disiplin Fiskal dan Pajak Khusus Korporasi Konglomerat

Guna menjaga keadilan sosial, Barnier menyatakan keterbukaannya untuk menerapkan kontribusi pajak khusus. Pemerintah tengah mengkaji pajak tambahan sementara bagi perusahaan multinasional yang mencetak laba luar biasa serta orang-orang berpenghasilan tertinggi, tanpa menaikkan pajak penghasilan kelas pekerja.

Armand menegaskan bahwa seluruh kementerian telah diinstruksikan untuk memangkas biaya operasional dan menunda perekrutan pegawai negeri baru. Otoritas daerah dan pemerintah lokal juga diminta ikut bertanggung jawab dalam penyehatan kas negara.

“Our public finances are on a knife edge. Rebuilding budgetary sovereignty is an imperative of national dignity; we cannot pass mountain of debt to our children.”

Tantangan Parlemen Terbelah dan Pengawasan Ketat Uni Eropa

Jalan politik bagi Barnier di parlemen dipastikan berliku. Tanpa memegang mayoritas mutlak di Majelis Nasional yang terpecah ke dalam tiga kubu—koalisi sayap kiri Front Populer Baru, blok sentris pro-Macron, dan partai sayap kanan Reli Nasional—Barnier menghadapi ancaman mosi tidak percaya yang sewaktu-waktu bisa menggulingkannya.

Tekanan politik domestik semakin diperberat oleh tindakan Uni Eropa yang resmi memasukkan Prancis ke dalam Prosedur Defisit Berlebih. Paris wajib menyerahkan rencana konsolidasi fiskal jangka menengah kepada Komisi Eropa pada pertengahan Oktober guna mengendalikan rasio utang yang menyentuh hampir 112 persen PDB.

Sources

Prancis Michel Barnier Anggaran 2025 Kebijakan Fiskal Uni Eropa Antoine Armand Ekonomi