Komisi Keuangan Majelis Nasional Prancis menggelar sidang dengar pendapat yang mencekam pada hari Rabu bersama para pejabat tinggi Kementerian Ekonomi dan Keuangan (Bercy), setelah terungkap bahwa defisit anggaran publik tahun 2024 diproyeksikan menembus 5,6% dari produk domestik bruto (PDB) dan berisiko menyentuh 6% tanpa intervensi darurat.
Dipimpin oleh Ketua Komisi Keuangan Éric Coquerel, sidang darurat tersebut menuntut pertanggungjawaban bagaimana target defisit 5,1% yang sebelumnya dipatok pemerintah bisa meleset begitu cepat. Anggota dewan mendesak pembukaan dokumen internal Departemen Keuangan mengenai anjloknya penerimaan pajak perusahaan dan pembengkakan belanja daerah.
Bercy Dicecar Parlemen Terkait Anjloknya Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Antoine Armand yang baru diangkat mengakui keparahan situasi tersebut, menggambarkan utang publik Prancis yang melebihi 3,1 triliun euro (111% dari PDB) sebagai ancaman serius. Prancis kini tengah menghadapi prosedur sanksi disiplin defisit berlebih dari Komisi Eropa di Brussels.
Armand mengingatkan bahwa pembayaran bunga utang negara kini membebani anggaran lebih dari 50 miliar euro per tahun, menyamai alokasi anggaran militer maupun pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa kredibilitas Prancis menuntut tindakan pembenahan fiskal segera.
“Kondisi keuangan publik kita sangat genting, salah satu yang paling mengkhawatirkan dalam sejarah Republik Prancis. Kita harus bertindak dengan keberanian nyata.”
Dilema Penghematan Barnier dan Sanksi Disiplin Fiskal Uni Eropa
Kabinet minoritas pimpinan Perdana Menteri Michel Barnier saat ini tengah menyusun rancangan anggaran darurat 2025 yang menargetkan pemangkasan pengeluaran publik senilai minimal 30 miliar euro. Kebijakan yang dikaji mencakup pembekuan anggaran operasional kementerian serta pengenaan pajak sementara atas laba korporasi raksasa.
Kebuntuan fiskal ini menjadi ujian hidup-mati bagi pemerintahan Barnier. Koalisi sayap kiri dan kanan di parlemen telah mengancam akan meluncurkan mosi tidak percaya jika kebijakan penghematan anggaran ini memangkas daya beli masyarakat kelas pekerja atau merusak layanan publik.




Comments (0)
Log in to join the discussion.