Sebagai langkah terobosan untuk mengatasi krisis perumahan menahun dan mendongkrak produktivitas ekonomi nasional, Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dan Wakil Perdana Menteri Angela Rayner secara resmi meluncurkan 'New Towns Taskforce' (Satuan Tugas Kota Baru). Lembaga eksekutif ini bertugas mengidentifikasi lahan kawasan kota baru dan memangkas sumbatan regulasi guna membangun 1,5 juta rumah di seluruh Inggris.

Melalui reformasi ini, Kementerian Perumahan akan memberlakukan kembali target kuota pembangunan rumah bagi dewan kota setempat serta mereklasifikasi lahan sabuk hijau terdegradasi — yang diistilahkan sebagai 'sabuk abu-abu' (grey belt) — agar segera mendapatkan izin mendirikan bangunan perumahan.

Perombakan Izin Tata Ruang demi Menggerakkan Roda Ekonomi

Saat meninjau proyek di wilayah barat laut Inggris, Angela Rayner menegaskan bahwa setiap proyek hunian baru diwajibkan menyertakan setidaknya 40 persen rumah sosial dan terjangkau bagi masyarakat menengah bawah, lengkap dengan integrasi stasiun transportasi umum, sekolah, dan puskesmas sejak peletakan batu pertama.

Kementerian Keuangan menyatakan pembukaan proyek infrastruktur fisik menjadi tulang punggung strategi kabinet untuk memacu pertumbuhan PDB Inggris ke level tertinggi di antara negara-negara G7, menarik gelombang investasi swasta puluhan miliar poundsterling.

“Membangun kembali Inggris membutuhkan reformasi tata ruang yang berani demi mengakhiri krisis perumahan puluhan tahun. Satgas kami akan membuka lahan dan mempercepat infrastruktur.”

Pemanfaatan Lahan 'Grey Belt' dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Baru

Satgas ini dipimpin oleh pakar pembaruan perkotaan Sir Michael Lyons bersama para pengembang properti dan insinyur teknik sipil terkemuka. Daftar rekomendasi kawasan pemukiman prioritas akan diserahkan kepada kabinet sebelum akhir tahun ini.

Federasi Pengembang Perumahan menyambut antusias pemangkasan regulasi ini, sementara koalisi pegiat lingkungan mengingatkan pemerintah untuk tetap menegakkan standar pelestarian keanekaragaman hayati di koridor pembangunan baru.

Sources