Inggris dan Mauritius Capai Perjanjian Bersejarah Kedaulatan Kepulauan Chagos

Inggris dan Republik Mauritius pada Kamis mengumumkan traktat bilateral bersejarah yang mengakhiri sengketa diplomatik selama beberapa dekade dengan mengakui kedaulatan Mauritius atas Kepulauan Chagos. Langkah ini menuntaskan salah satu perselisihan dekolonisasi terlama di kawasan Samudra Hindia.

Berdasarkan perjanjian yang diumumkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Perdana Menteri Mauritius Pravind Jugnauth, London melepas kepemilikan atas Teritori Samudra Hindia Britania. Sebagai gantinya, Mauritius memberikan hak sewa awal selama 99 tahun atas atol strategis Diego Garcia untuk operasional militer.

Penyelesaian Diplomatik Sengketa Kedaulatan Kolonial Berpuluh Tahun

Pangkalan Diego Garcia merupakan instalasi pertahanan penting bagi Inggris dan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta Timur Tengah. Kesepakatan ini memastikan akses tanpa gangguan bagi armada maritim dan pesawat patroli pengintai, sekaligus menepis ketidakpastian hukum dari mahkamah internasional.

Traktat ini juga berupaya memulihkan luka kemanusiaan akibat pengusiran paksa ribuan warga asli Chagos antara tahun 1968 dan 1973. Sebuah dana perwalian khusus yang didanai Inggris akan didirikan guna memberikan kompensasi serta memfasilitasi pembangunan pulau-pulau luar bagi warga yang ingin kembali.

“Perjanjian bersejarah ini mengamankan fasilitas pertahanan gabungan vital di Diego Garcia bagi generasi mendatang, sembari memperbaiki ketidakadilan masa lalu dan membina kemitraan modern dengan Mauritius.” — David Lammy, Menteri Luar Negeri Inggris

Keamanan Pangkalan Diego Garcia dan Pemulihan Hak Warga Chagos

Mahkamah Internasional (ICJ) dan Majelis Umum PBB sebelumnya telah berulang kali menyatakan bahwa pemisahan Chagos pada masa pra-kemerdekaan Mauritius melanggar hukum internasional. Dengan penandatanganan ini, Inggris kini mematuhi konsensus hukum dunia.

Pemerintah Mauritius di Port Louis menyambut baik perjanjian ini sebagai tonggak kemenangan diplomatik dan integritas kedaulatan negara. Kedua belah pihak berkomitmen memfinalisasi aspek teknis hukum sebelum akhir tahun guna memulai babak baru kerja sama ekonomi dan keamanan.

Sources

• UK Foreign, Commonwealth & Development Office
• Prime Minister's Office of Mauritius