Perdana Menteri Prancis Michel Barnier mengumpulkan jajaran menteri kabinet barunya di Istana Élysée pada 24 September 2026 untuk menggelar sidang perdana Dewan Menteri bersama Presiden Emmanuel Macron. Menghadapi situasi ekonomi yang dibayangi utang publik yang membengkak serta krisis anggaran negara, Barnier mengawali masa jabatannya dengan instruksi tegas: setiap kementerian wajib menerapkan disiplin anggaran yang sangat ketat demi mencegah kebangkrutan fiskal.
Rapat kabinet perdana ini berlangsung di tengah iklim politik yang sangat rapuh setelah pemilihan umum legislatif sela pada musim panas lalu menghasilkan parlemen gantung yang terbagi menjadi tiga kubu kekuatan. Koalisi Barnier, yang dibentuk oleh Partai Republik beraliran kanan-tengah dan kelompok sentris pendukung Macron, beroperasi tanpa mayoritas mutlak di Majelis Nasional. Menyadari posisi rentan tersebut, sang politisi veteran menegaskan bahwa kepemimpinan yang kredibel harus berlandaskan kejujuran dan disiplin keuangan.
Ancaman Jurang Fiskal dan Tantangan RUU Anggaran 2025
Agenda utama rapat kabinet difokuskan pada membengkaknya defisit anggaran Prancis, di mana proyeksi Kementerian Keuangan memperkirakan defisit tahun 2024 dapat mencapai 5,6% hingga 6,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh melampaui batas 3,0% yang ditetapkan Uni Eropa. Dengan utang nasional menembus 3,1 triliun euro atau lebih dari 110% PDB, Komisi Eropa telah membuka prosedur defisit berlebih terhadap Prancis, sementara biaya pembayaran bunga utang terancam menyedot porsi terbesar kas negara.
Untuk mencegah penurunan peringkat utang oleh lembaga pemeringkat internasional dan memenuhi komitmen kepada Uni Eropa di Brussels, Barnier memerintahkan jajaran menterinya segera menyusun proposal pemangkasan belanja publik untuk rancangan anggaran 2025. Meski menolak kenaikan pajak umum demi melindungi dunia usaha, Barnier mengisyaratkan kemungkinan penarikan kontribusi luar biasa dari wajib pajak berpenghasilan sangat tinggi serta korporasi multinasional yang mencetak laba berlebih.
“Situasi anggaran bangsa kita sangatlah genting. Saya tidak akan terlena dalam ilusi mudah atau janji tanpa pendanaan; keselamatan bersama kita menuntut ketelitian dan kejujuran kepada rakyat Prancis.”
Kerapuhan Parlemen dan Pengawasan Ketat Komisi Eropa
Di panggung politik parlemen, kabinet menghadapi tantangan hidup-mati di Palais Bourbon. Koalisi sayap kiri Front Populer Baru telah menyatakan penolakan keras atas penunjukan Barnier dan berikrar mengajukan mosi tidak percaya sesegera mungkin. Akibatnya, kelangsungan pemerintahan Barnier kini bergantung pada sikap netral bersyarat dari partai sayap kanan Reli Nasional pimpinan Marine Le Pen, yang menuntut konsesi atas daya beli dan pengetatan imigrasi.
Pelaku pasar keuangan dan para pemimpin Eropa memantau perkembangan di Paris dengan cermat, seiring melebarnya selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis terhadap obligasi Jerman ke level tertinggi dalam beberapa tahun. Dalam merumuskan anggaran paling menantang dalam sejarah Republik Kelima, Barnier harus meniti jalan sempit antara penghematan fiskal, stabilitas sosial, dan ancaman mosi tidak percaya di parlemen.
Comments (0)
Log in to join the discussion.