PM Prancis Barnier Siapkan Pidato Kebijakan Bersejarah di Tengah Perdebatan Pajak

Perdana Menteri Prancis Michel Barnier menuntaskan perundingan intensif di Hôtel de Matignon di Paris sebelum menyampaikan Deklarasi Kebijakan Umum di hadapan Majelis Nasional. Memimpin pemerintahan minoritas yang rentan, politisi gaek berhaluan konservatif ini menghadapi ujian berat menyehatkan kas negara di tengah parlemen paling terpecah dalam sejarah modern Prancis.

Pemicu utama gejolak politik ini adalah membengkaknya defisit keuangan negara. Proyeksi terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit anggaran 2024 diperkirakan melesat melebihi 6% dari produk domestik bruto (PDB), jauh di atas target awal 5,1% dan memicu prosedur penindakan dari Komisi Eropa.

Krisis Fiskal Akut: Defisit Anggaran Menembus Batas 6% PDB

Guna menutup celah pembiayaan yang ditaksir melebihi 40 miliar euro, Barnier mengindikasikan bahwa Rancangan Anggaran 2025 akan menggabungkan pemangkasan belanja publik yang ketat dengan kontribusi pajak khusus. Skema tersebut mencakup pungutan sementara terhadap korporasi raksasa bernilai laba tinggi serta wajib pajak individu berpenghasilan teratas.

Rencana kenaikan pungutan ini menuai friksi instan dari kubu partai pendukung Presiden Emmanuel Macron. Anggota parlemen pro-pasar memperingatkan bahwa kenaikan pajak dapat merusak iklim investasi Prancis, sementara pihak Barnier berargumen bahwa beban fiskal harus ditanggung bersama demi mencegah krisis utang.

“Facing this unprecedented fiscal reality requires shared effort and national responsibility. We will protect working families while calling upon our most profitable enterprises to contribute to national recovery.” — Michel Barnier, Perdana Menteri Prancis

Parlemen yang Terpecah dan Ancaman Mosi Tidak Percaya

Di barisan oposisi, tensi kian memanas. Koalisi sayap kiri Front Populer Baru (NFP) menyatakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet Barnier, menuduh pemerintahannya tidak memiliki mandat sah dari rakyat dan hanya akan memotong alokasi belanja rumah sakit serta sekolah.

Sementara itu, partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen dan Jordan Bardella memegang posisi penentu dan menegaskan tidak akan segan menjatuhkan kabinet jika pemerintah membebani daya beli masyarakat menengah. Barnier dituntut menyeimbangkan realitas anggaran dengan stabilitas politik agar pemerintahannya tidak cepat runtuh.

Sources

• Gouvernement de la République Française
• Assemblée Nationale