Jaksa Penuntut Umum Federal untuk Distrik Selatan New York pada Kamis membuka surat dakwaan pidana setebal 57 halaman terhadap Wali Kota New York Eric Adams. Pejabat nomor satu di kota terbesar Amerika Serikat tersebut didakwa atas lima pasal kejahatan federal yang mencakup penipuan kawat, penyuapan, dan permohonan sumbangan kampanye ilegal dari pihak asing.
Dakwaan bersejarah ini menjadikan Adams sebagai wali kota aktif pertama dalam sejarah modern New York yang menghadapi tuntutan pidana federal. Berdasarkan dokumen kejaksaan, skema lancung ini berlangsung sejak 2014 ketika Adams menjabat Presiden Wilayah Brooklyn hingga masa kepemimpinannya di City Hall, di mana ia menerima fasilitas pelesiran mewah senilai lebih dari 100.000 dolar AS dari pengusaha dan diplomat Turki.
Skema Gratifikasi Mewah dan Tekanan Birokrasi Selama Satu Dekade
Sebagai imbalan atas gratifikasi tiket penerbangan kelas satu dan kamar hotel bintang lima tersebut, jaksa menuduh Adams menyalahgunakan wewenangnya dengan menekan dinas pemadam kebakaran New York (FDNY) agar segera meloloskan izin keselamatan gedung konsulat Turki 36 lantai di Manhattan tanpa pemeriksaan kelayakan rutin.
Dalam konferensi pers di luar pengadilan federal Manhattan, Jaksa Federal Damian Williams memaparkan bagaimana Adams menutupi aliran dana tersebut lewat pendonor boneka dan manipulasi administrasi, yang juga merugikan kas publik melalui penggelembungan dana pencocokan pemilu pemerintah kota.
“This was a multi-year scheme to buy favor with a single New York City official on the rise. Mayor Adams concealed these illicit perks and betrayed the trust of the millions of New Yorkers he took an oath to serve.”
Perlawanan dari Balai Kota dan Gelombang Desakan Mundur
Menanggapi dakwaan tersebut di kediaman dinas Gracie Mansion, Adams secara tegas menolak mundur dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Adams berdalih bahwa proses hukum ini merupakan pembalasan politik pemerintah federal atas kritiknya yang vokal terhadap penanganan krisis migran di New York.
Gubernur Negara Bagian New York Kathy Hochul secara hukum memegang kewenangan konstitusional untuk mencopot wali kota, kendati ia belum mengambil langkah formal sembari memantau perkembangan di meja hijau. Krisis kepemimpinan ini menyeret kota New York ke dalam pusaran ketidakpastian tata kelola pemerintahan yang mendalam.
Comments (0)
Log in to join the discussion.