Kanselir Jerman Olaf Scholz turun tangan mendesak pimpinan Uni Eropa untuk menangguhkan dan menunda penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Dalam pidatonya di Berlin pada hari Jumat, Scholz menyatakan telah berbicara langsung dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Undang-undang lingkungan hidup yang diratifikasi pada 2023 itu sedianya mulai berlaku pada 30 Desember mendatang, melarang peredaran kayu, daging sapi, cokelat, kopi, kelapa sawit, karet, dan kedelai di pasar Eropa kecuali jika terbukti bebas dari deforestasi pasca-2020 melalui titik koordinat satelit.

Beban Birokrasi Menumpuk bagi Sektor Industri

Meski mendapat dukungan aktivis lingkungan, asosiasi industri percetakan, penerbit buku, dan kehutanan di Jerman memprotes keras sistem digital pelaporan data yang dinilai belum rampung dan membingungkan para pengusaha.

Scholz menegaskan bahwa upaya penyelamatan hutan global tidak boleh dibarengi dengan birokrasi berlebihan yang melumpuhkan pasokan kertas industri dan membebani usaha skala menengah di dalam negeri.

“Peraturan anti-deforestasi harus praktis. Saya telah menyampaikan kepada Presiden Komisi Ursula von der Leyen agar aturan ini ditangguhkan sementara.”

Tekanan Perdagangan Internasional dan Sikap Brussels

Desakan dari pemimpin Jerman ini memperkuat penolakan dari berbagai mitra dagang dunia, termasuk pemerintah Indonesia, Brasil, Malaysia, dan Amerika Serikat yang menilai EUDR diskriminatif dan sulit diimplementasikan sesuai tenggat waktu.

Pihak Komisi Eropa mengakui telah menerima masukan dari Scholz dan tengah mengkaji opsi penyesuaian teknis atau masa transisi tanpa mencabut komitmen hijau Eropa.

Sources

Olaf Scholz EUDR Uni Eropa Jerman Deforestasi Perdagangan